Pemerintah AS Berencana Jual Senjata Bernilai Miliaran Dolar ke Israel Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan rencana penj...
Pemerintah AS Berencana Jual Senjata Bernilai Miliaran Dolar ke Israel
Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan rencana penjualan senjata bernilai US$6 miliar atau setara dengan Rp99,86 triliun (kurs US$1=Rp16.640) kepada Israel. Rencana ini dilakukan di tengah kritik internasional terhadap tindakan militer pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penjualan senjata ini mencakup helikopter serang AH-64 Apache serta kendaraan tempur infanteri.
Rencana tersebut dikabarkan sedang ditinjau oleh pimpinan komite bipartisan di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS. Hingga saat ini, juru bicara kedua komite tersebut belum memberikan tanggapan resmi. Departemen Luar Negeri AS juga menolak berkomentar mengenai rencana transfer senjata yang belum diberitahukan secara resmi ke Kongres.
“Dukungan kami terhadap keamanan Israel adalah hal yang tak tergoyahkan,” demikian pernyataan resmi dari lembaga tersebut. Sumber menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui skema Foreign Military Financing (FMF), yaitu hibah atau pinjaman dari pemerintah AS untuk membantu negara mitra membeli senjata buatan Amerika.
Setelah melalui tinjauan informal di Kongres, Gedung Putih dapat mengajukan pemberitahuan resmi agar negosiasi dengan Israel dan kontraktor pertahanan dimulai. Langkah ini diambil setelah Israel mendapat banyak kecaman di kawasan Timur Tengah, termasuk kemarahan mantan Presiden Donald Trump, akibat serangan yang menargetkan pemimpin Hamas di Qatar beberapa waktu lalu.
Baru-baru ini, laporan yang dirilis oleh PBB menyatakan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola oleh Hamas melaporkan lebih dari 64.000 orang tewas akibat konflik tersebut. Sebelumnya, Hamas—yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS dan sejumlah negara lain—telah membunuh 1.200 orang dalam serangan pada 7 Oktober.
Pada hari Kamis (18/9/2025), AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, meskipun seluruh anggota lain mendukung resolusi tersebut. Di tengah situasi ini, menjelang Sidang Majelis Umum PBB pekan depan di New York, Prancis dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah konferensi yang membahas solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
Reaksi Internasional terhadap Tindakan Militer Israel
Tindakan militer Israel di Gaza telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Selain kritik dari PBB, beberapa negara Eropa dan Asia juga mengecam aksi Israel. Mereka menuntut adanya transparansi dan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik.
Selain itu, serangan terhadap pemimpin Hamas di Qatar juga memicu ketegangan diplomatik antara Israel dan negara-negara Teluk. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi di wilayah Palestina, tetapi juga berdampak pada hubungan internasional.
Pembelian senjata oleh Israel dari AS semakin memperkuat posisi militer negara tersebut. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan.
Tantangan dan Perspektif Masa Depan
Menghadapi tekanan internasional, pemerintah AS harus mempertimbangkan kembali kebijakan mereka terhadap Israel. Meskipun dukungan terhadap keamanan Israel tetap menjadi prioritas, penting untuk memastikan bahwa tindakan militer tidak merusak hubungan diplomatik dan mengganggu upaya perdamaian.
Di sisi lain, solusi dua negara masih menjadi harapan utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Konferensi yang akan diadakan oleh Prancis dan Arab Saudi merupakan langkah penting dalam mencari jalan keluar damai. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk ketidakpercayaan antara kedua belah pihak dan kesulitan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog.
Dengan situasi yang terus berkembang, dunia internasional akan terus mengawasi perkembangan konflik ini. Semoga upaya diplomasi dan perdamaian dapat segera menciptakan kesejahteraan bagi rakyat di kawasan tersebut.
COMMENTS