Gaspol! Zulhas Dorong Koperasi Desa Merah Putih untuk Kedaulatan Pangan Nasional

Menteri Koordinator Pangan Indonesia Memimpin Rapat Konsolidasi Koperasi Desa Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifl...

Menteri Koordinator Pangan Indonesia Memimpin Rapat Konsolidasi Koperasi Desa

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, hadir langsung dalam Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembentukan KDMP, Zulhas menekankan bahwa koperasi desa bukan hanya lembaga ekonomi lokal, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Rapat yang diselenggarakan hari ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Satgas pusat KDMP, Satgas tingkat provinsi hingga kabupaten, serta para bupati dan wakil bupati dari dua provinsi tersebut. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong produktivitas desa yang berbasis koperasi rakyat.

Koperasi Desa Sebagai Motor Ekonomi Rakyat

Dalam arahannya, Zulhas menjelaskan bahwa peran koperasi desa sangat sentral dalam mengelola hasil pertanian, pangan lokal, distribusi, hingga pengolahan produk dengan standar bisnis modern. Ia menegaskan bahwa SDM pengelola koperasi harus benar-benar siap.

“Kita pastikan SDM pengelola koperasi benar-benar siap. Satgas KDMP akan menyiapkan pelatihan dan menugaskan 2–3 orang PPPK di setiap koperasi, agar sistemnya berjalan sesuai standar bisnis dan bisa tumbuh mandiri,” ujarnya.

Menurut Zulhas, koperasi desa akan menjadi motor penggerak distribusi pangan yang efisien sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku UMKM desa. Dengan demikian, petani tidak hanya kuat dalam produksi, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari rantai pasok pangan yang dikelola secara kolektif.

Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah

Zulhas juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memastikan koperasi desa berjalan optimal. Aspirasi dari kepala daerah akan menjadi bagian penting dalam perumusan langkah strategis di lapangan.

“Aspirasi dari bupati dan wali kota kita dengarkan semua, dan langsung kita tindak lanjuti. Ini adalah kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah. Kita bangun dari bawah, dari desa,” tambahnya.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, koperasi desa diharapkan mampu menjawab tantangan pangan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi desa yang lebih berkelanjutan.

Visi Besar Koperasi Desa

Menutup rapat, Zulhas kembali menegaskan visi besar koperasi sebagai pilar ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Bila koperasi desa berjalan optimal, maka hasilnya tidak hanya akan dirasakan oleh petani dan UMKM, tetapi juga akan memperkuat distribusi pangan secara merata di seluruh Indonesia.

“Koperasi desa yang kuat akan melahirkan peningkatan pendapatan petani, pertumbuhan ekonomi lokal yang sehat, serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Konsolidasi di Aceh dan Sumut ini diharapkan menjadi titik awal penguatan jaringan koperasi desa di seluruh Nusantara. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa, koperasi Merah Putih diyakini mampu menjadi penopang kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat Indonesia.