Komisi III DPRD Maluku Usulkan Peta Bencana untuk BWS

Komisi III DPRD Maluku Minta BWS Segera Susun Peta Rawan Bencana Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyarankan Balai Wilayah Sungai (BWS) Mal...

Komisi III DPRD Maluku Minta BWS Segera Susun Peta Rawan Bencana

Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyarankan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk segera menyusun peta rawan bencana yang komprehensif. Hal ini dilakukan agar peta tersebut dapat menjadi acuan dalam upaya mitigasi banjir di wilayah tersebut.

Saran ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, saat berada di Ambon pada Selasa (23/9). Ia menyoroti adanya keluhan dari warga terkait kondisi Kali Waitomu di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Warga mengeluhkan berbagai masalah seperti banjir, sedimentasi, serta minimnya data mengenai kawasan rawan bencana.

Menurut Halimun, diperlukan langkah konkret dari instansi teknis, khususnya BWS Maluku, untuk menangani permasalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa BWS belum memiliki peta rawan bencana yang akurat dan lengkap. "Saya meminta agar BWS segera memiliki peta rawan bencana. Menurut saya, BWS belum memilikinya," ujar Halimun.

Ia juga menyebutkan bahwa laporan mengenai daerah rawan banjir selama ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. "Ambil contoh dampak banjir atau daerah rawan banjir dilaporkan hanya lima, padahal masih banyak tempat lain yang belum terakomodasi," tegas dia.

Halimun pun mendesak pihak BWS Maluku untuk segera menyusun peta rawan bencana secara detail. Menurutnya, peta tersebut sangat penting sebagai dasar perencanaan infrastruktur pengendali banjir dan juga langkah penanggulangan dini saat musim hujan.

Selain itu, ia berharap ada langkah nyata yang diambil oleh BWS untuk menjawab keluhan warga. "Bukan hanya retorika belaka," tambahnya.

Pihaknya berharap BWS menindaklanjuti dengan kerja nyata demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar Kali Waitomu maupun daerah rawan banjir lainnya di Maluku.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan peta rawan bencana antara lain:

• Analisis data curah hujan dan aliran air
• Evaluasi kondisi topografi daerah sekitar sungai
• Pemantauan aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan
• Koordinasi dengan lembaga teknis dan masyarakat setempat

Dengan adanya peta rawan bencana yang akurat, diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi bahaya banjir. Hal ini akan membantu pemerintah dan instansi terkait dalam merancang kebijakan dan program mitigasi yang efektif.

Selain itu, peta tersebut juga bisa menjadi alat komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko banjir. Dengan begitu, masyarakat akan lebih siap menghadapi bencana dan mampu melakukan tindakan pencegahan yang tepat.

Perlu diingat bahwa mitigasi banjir bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan kolaborasi antar lembaga. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah rawan banjir.