Kebutuhan Penanganan Cepat dan Evaluasi Menyeluruh Jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (...

Kebutuhan Penanganan Cepat dan Evaluasi Menyeluruh
Jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, semakin meningkat. Hingga berita ini diturunkan, tercatat sebanyak 364 orang korban. Pemerintah setempat pun menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk memastikan penanganan yang lebih cepat dan efektif.
Beberapa siswa telah dibawa ke Gedung Olahraga (GOR) Kantor Kecamatan Cipongkor sebagai tempat perawatan sementara. Salah satu korban, Nita Amelia (14), siswa kelas III SMP 45 di Cipongkor, mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG di sekolahnya pada Senin pagi. Gejala seperti pusing dan mual mulai dirasakannya pada malam hari, kemudian muntah-muntah pada Selasa dini hari. Ia akhirnya dibawa ke GOR untuk menjalani perawatan.
Nita mengungkapkan bahwa daging ayam dalam menu MBG yang ia konsumsi terasa aneh, bahkan mirip dengan rasa basi. Hal serupa dialami oleh beberapa siswa dari sekolah lain. Siti Nur Azizah (9), misalnya, juga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG sehari sebelumnya. Ia mengeluhkan pusing, mual, dan buang air besar terus-menerus. Meski begitu, Azizah tetap masuk sekolah pada Selasa pagi hingga akhirnya dibawa ke GOR.
Selain itu, Aprilia (6), murid Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al Irsyad, Desa Cijambu, juga mengalami gejala keracunan. Ia dua kali dibawa ke GOR karena demam setelah mengonsumsi MBG. Dari pengakuan neneknya, Ade (52), Aprilia sempat diberi obat namun langsung dimuntahkan lagi.
Upaya Pemkab Bandung Barat
Bupati Jeje Ritchie Ismail menetapkan kasus dugaan keracunan tersebut sebagai KLB. Dari data yang diperoleh, jumlah korban mencapai 364 orang hingga kemarin pagi. Saat ini, fokus utama Pemkab adalah penanganan korban. Sebanyak 225 orang telah dipulangkan, dan diharapkan semua korban dapat segera pulih.
Investigasi penyebab keracunan sedang dilakukan, termasuk mengecek aspek kebersihan dan standardisasi pengolahan makanan di dapur pemasok MBG. Dapur di Cipongkor akan ditutup sementara untuk investigasi. Selain itu, terdapat 85 dapur penyedia MBG yang belum memiliki sertifikat sehat, sehingga pemerintah akan melakukan evaluasi.
Pengambilan sampel MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan sudah dilakukan sejak Senin malam. Hasil pengujian diperkirakan keluar dalam 2-3 hari ke depan. Setelah ada hasil, pemkab akan bertindak, termasuk kemungkinan adanya tindakan hukum.
Penanganan Medis dan Penyelidikan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bersama Dinkes Kabupaten Bandung Barat telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Tim gabungan ini telah bekerja melakukan penanganan dan pemantauan di lapangan sejak Senin 22 September 2025.
Kepala Dinkes Provinsi Jabar, Vini Adiani Dewi, menyatakan bahwa tim tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga untuk memastikan penyebab utama dari kejadian ini. Sampel makanan yang dikonsumsi para siswa pun telah diamankan untuk diuji lebih lanjut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti keracunan massal di Cipongkor yang diduga berasal dari makanan program MBG. Meskipun demikian, Dedi tidak lantas mengusulkan program tersebut harus dihentikan sementara. Ia mengatakan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan BGN untuk mengevaluasi program MBG.
Kekhawatiran Orangtua dan Evaluasi Menyeluruh
Program MBG yang seharusnya menyehatkan anak-anak sekolah, kini justru memicu kekhawatiran para orangtua siswa. Sejumlah kasus dugaan keracunan yang diduga berasal dari menu MBG telah membuat mereka resah dan cemas.
Banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis belakangan ini membuat sejumlah orangtua siswa di Kabupaten Bandung Barat waswas. Mereka risau anak-anaknya turut menjadi korban keracunan dari program pemerintahan Presiden Prabowo tersebut.
Kepala Desa Padawaras Kecamatan Cipatujah, Yayan Siswandi, mengaku sebagai orangtua yang sangat waswas mendengar ada kasus keracunan akibat menu MBG di Tasikmalaya, Garut, dan Bandung Barat. Ia menegaskan bahwa setiap kasus keracunan harus menjadi bahan evaluasi serius. Tim gizi dan pengawasan yang ditugaskan harus bekerja maksimal, bukan hanya sekadar formalitas.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin telah membentuk tim atau Satgas MBG yang ketuanya adalah Asisten Daerah I, kemudian sekretarisnya Kepala Bappeda. Ia berharap, tim yang sudah dibentuk ini betul-betul bisa melakukan kroscek pangan dengan terjadwal dan ketat. "Bukan cuma ketat mengawasi, tapi paling utama harus dimonitor dari bawah, mulai dari bahan makanannya, tempatnya, kemudian proses pemasakan sampai distribusinya," ujar dia.
COMMENTS