Pesan Koster Keras ke Pansus TRAP: Jangan Takut Beking

Gubernur Bali Minta Pansus TRAP Tidak Takut dengan Beking Proyek Infrastruktur Gubernur Bali Wayan Koster memberikan pesan penting kepada P...

Gubernur Bali Minta Pansus TRAP Tidak Takut dengan Beking Proyek Infrastruktur

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan pesan penting kepada Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Ia meminta agar anggota Pansus tidak takut menghadapi para pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur yang melanggar aturan. Pesan ini disampaikan saat Gubernur bertemu langsung dengan anggota Pansus TRAP.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Made Suparta, menyampaikan bahwa pesan tersebut diberikan setelah adanya laporan mengenai keberadaan beking atau pihak yang melindungi proyek-proyek infrastruktur yang tidak sesuai regulasi. Menurutnya, Gubernur menegaskan bahwa Pansus harus menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan tanggung jawab, terutama dalam menjaga kepentingan masyarakat dan daerah.

“Ada laporan-laporan yang masuk ke kami dan ke beliau (Gubernur). Gubernur berpesan agar jangan pernah takut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, khususnya dalam konteks pengelolaan kepentingan masyarakat dan Bali,” ujar Made Suparta.

Pansus TRAP DPRD Bali baru saja dibentuk dua minggu terakhir, namun telah melakukan investigasi terhadap sejumlah bangunan yang dianggap menyebabkan banjir di Bali. Beberapa contohnya adalah bangunan besar di Tohpati yang menghalangi aliran sungai, pembangunan residensial di Jembatan Bypass Ngurah Rai, temuan pabrik manufaktur di aliran sungai yang diduga merupakan lahan Tahura, serta penutupan jalur sungai di Mal Bali Galeria.

Made Suparta mengakui bahwa dalam proses penertiban ini, ada banyak intervensi dari pihak-pihak tertentu. Namun, ia menilai bahwa para beking tidak langsung melawan, tetapi lebih memilih menekan melalui hambatan-hambatan dalam proses perizinan.

“Contohnya, saat kami turun beberapa waktu lalu, ada yang mengatakan bahwa proyek tersebut sudah memiliki izin. Setelah dicek, ternyata tidak memiliki izin. Jadi, tidak salah jika proyek itu ditutup,” ujar Made Suparta.

Ia juga menyebut bahwa banyak orang-orang yang memiliki kepentingan di balik proyek-proyek yang merugikan Bali. Meski demikian, sebagai politikus dengan latar belakang pengacara, ia tidak ingin menduga-duga. Yang pasti, sesuai arahan Gubernur, tidak ada yang perlu ditakuti.

“Gubernur meminta agar Pansus bekerja serius. Jika ada yang menggunakan pelindung dari tokoh atau pejabat, maka harus dilawan dan ditindak tegas. Siapa pun bekingnya, kami akan bekerja sesuai aturan. Jika salah, maka sanksi tegas akan diberikan,” tambah Made Suparta.

Dengan semangat seperti ini, Pansus TRAP DPRD Bali berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, tanpa takut pada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Bali.