DPR Turun Langsung Periksa Sumber Keracunan Massal di Sekolah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa lembaganya...
DPR Turun Langsung Periksa Sumber Keracunan Massal di Sekolah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa lembaganya akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap sumber masalah dari kasus keracunan massal yang dialami oleh siswa setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penyebab keracunan berasal dari dapur MBG atau dari proses distribusi di sekolah-sekolah.
Puan menegaskan bahwa DPR akan mengawasi sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi sebagai dapur MBG. Ia menyampaikan hal tersebut saat berada di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025. Menurutnya, pengecekan langsung ke lokasi-lokasi yang diduga memiliki masalah sangat penting untuk mengetahui secara pasti penyebab dan cara mengatasinya.
Beberapa kemungkinan penyebab keracunan menu MBG disampaikan oleh Puan. Misalnya, apakah kesalahan terjadi di tingkat hulu, yaitu di dapur, atau justru di tingkat hilir, yakni di sekolah. Ia menekankan bahwa perlu adanya pendekatan kolaboratif antar-lembaga untuk menyelesaikan masalah ini secara efektif.
"Jadi evaluasinya itu memang harus dilakukan secara total, jangan saling menyalahkan. Dievaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," ujarnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat jumlah korban keracunan menu MBG hingga September 2025 sebanyak 4.711 orang, yang terdiri atas 45 kasus. Namun, data BGN berbeda dengan temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan data per 14 September 2025, JPPI mencatat sebanyak 5.360 kasus keracunan menu MBG. Jumlah tersebut bertambah menjadi 6.452 kasus per 21 September 2025.
Untuk mengetahui penyebab pasti dari keracunan tersebut, BGN akan membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli gizi, ahli kimia, farmasi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tim ini akan langsung turun ke lokasi keracunan MBG untuk mempercepat proses penyelidikan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa tim investigasi terdiri dari lima sampai enam orang. Saat ini, BGN masih dalam proses penggodokan nama-nama yang akan masuk menjadi anggota tim tersebut. "Nanti itu kami memang akan meng-hire ahli-ahli, ya," ujar Nanik melalui sambungan telepon, pada Senin, 22 September 2025.
Menurut Nanik, proses penyelidikan yang selama ini hanya dilakukan oleh BPOM dan membutuhkan waktu satu sampai dua minggu dapat disingkat menjadi tiga hari. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus keracunan dapat lebih cepat dan efisien.
Selain itu, Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Dia juga aktif dalam berbagai inisiatif penguatan partai melalui pendamping desa.
COMMENTS