Kritik Imparsial Mengenai Pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan

Penjelasan Kementerian Pertahanan Mengenai Rencana Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan Kementerian Pertahanan memberikan respons te...

Penjelasan Kementerian Pertahanan Mengenai Rencana Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan

Kementerian Pertahanan memberikan respons terhadap kritik yang disampaikan oleh lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial, terkait rencana pembangunan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Kritik ini muncul dalam rangka evaluasi setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam bidang pertahanan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Frega Wenas, menjelaskan perbedaan antara Batalyon Teritorial Pembangunan dengan Komando Teritorial (Koter). Menurutnya, Koter lebih mirip dengan Koramil dan Kodim. Sementara itu, Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki satuan tempur, yang berbeda dari Koter yang hanya memiliki Babinsa dan jabatan-jabatan pembinaan teritorial serta staf terkait lainnya.

Frega menambahkan bahwa satuan tempur pada Batalyon Teritorial Pembangunan didukung oleh satuan pendukung logistik. Hal ini bertujuan untuk membangun kemandirian logistik militer di masa depan. "Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki unsur satuan tempur yang didukung dengan satuan pendukung logistik," ujar Frega.

Kritik Imparsial terhadap Penguatan Struktur Komando Teritorial

Sebelumnya, Imparsial menyampaikan catatan dan kritiknya terhadap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam bidang pertahanan. Terdapat lima aspek utama yang dikritik oleh lembaga tersebut, yaitu:

• Normalisasi kehadiran militer di ranah sipil.
• Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
• Penguatan struktur Komando Teritorial (Koter) TNI.
• Kekerasan militer dan praktik impunitas.
• Legalisasi militerisme melalui produk hukum.

Dalam kritiknya, peneliti Imparsial, Wira Dika Orizha Piliang, mencatat pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengenai rencana pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan. Hal ini pernah disampaikan Sjafrie dalam rapat dengan DPR.

Imparsial menyoroti bahwa TNI akan membentuk 100 BTP di bawah Kodim untuk membantu percepatan pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan pada tahun 2025. Namun, menurut Wira, rencana ini bertentangan dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU TNI, yang menyatakan bahwa penggelaran kekuatan TNI harus dihindarkan dari bentuk organisasi yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Keberatan terhadap Penguatan Struktur Koter

Menurut Imparsial, alih-alih melakukan restrukturisasi atau pengurangan jumlah Koter sebagaimana diamanatkan dalam agenda reformasi TNI, pemerintah justru memperkuat struktur tersebut. Padahal, struktur Komando Teritorial berpotensi digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.

Wira menegaskan bahwa struktur Koter merupakan warisan Dwifungsi TNI di masa Orde Baru dan berpotensi kembali digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Hal ini menjadi salah satu isu penting yang diperlukan untuk dipertimbangkan dalam kebijakan pertahanan nasional.

Dengan adanya rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan.