Ini Alasan Pramono Larang Jual Daging Anjing dan Kucing di Jakarta

Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Jakarta Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengumumkan bahwa pihaknya telah me...

Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Jakarta

Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 36 Tahun 2025 yang secara resmi melarang perdagangan daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus melindungi hewan dari perlakuan tidak manusiawi.

Pramono mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan kesehatan dan perlindungan hewan. Ia menyebutkan bahwa pada saat menerima para penggemar hewan, ia berjanji untuk membuat regulasi yang lebih tegas dalam melindungi hewan-hewan tertentu.

Dalam Pergub tersebut, terdapat beberapa pasal penting yang mengatur larangan memperjualbelikan hewan penular rabies (HPR) untuk tujuan pangan. Hal ini mencakup hewan hidup maupun berupa daging atau produk lainnya, baik dalam bentuk mentah maupun olahan. Selain itu, pasal 27B juga melarang kegiatan penjagalan atau pembunuhan hewan HPR untuk tujuan pangan.

Beberapa jenis hewan yang termasuk dalam kategori HPR menurut Pergub ini antara lain anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan hewan sejenisnya. Dengan demikian, seluruh aktivitas terkait perdagangan hewan tersebut akan dilarang sepenuhnya.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan ini, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan teguran tertulis kepada pelaku. Selain itu, hewan yang terlibat akan disita dan dilakukan observasi, terutama jika menunjukkan gejala rabies. Teguran pertama adalah langkah awal yang harus dilalui oleh pelaku pelanggaran.

Bagi pihak yang mengulangi pelanggaran setelah menerima teguran tertulis, maka akan dilakukan penyitaan terhadap HPR dan/atau produk HPR yang diperjualbelikan. Jika pelanggaran masih terjadi, Pemprov Jakarta akan melakukan penutupan tempat kegiatan jual beli HPR dan/atau produk HPR tersebut.

Tahapan terakhir adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku yang terbukti terus-menerus melanggar aturan. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Pramono berharap bahwa kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Jakarta. Dengan adanya larangan perdagangan daging anjing dan kucing, diharapkan bisa mengurangi risiko penyebaran rabies serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan-hewan yang sering menjadi korban perdagangan ilegal.

Aturan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi warga Jakarta. Dengan pendekatan yang tegas namun tetap berlandaskan kepedulian terhadap hewan, diharapkan regulasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku bisnis.