Kepala Lapas Diperiksa Usai Diduga Paksa Tahanan Makan Daging Anjing

Penyelidikan Terkait Dugaan Pemaksaan Konsumsi Daging Anjing di Lapas Enemawira Sebuah isu yang menimbulkan kontroversi telah muncul terkai...

Penyelidikan Terkait Dugaan Pemaksaan Konsumsi Daging Anjing di Lapas Enemawira

Sebuah isu yang menimbulkan kontroversi telah muncul terkait dugaan pemaksaan konsumsi daging anjing terhadap warga binaan beragama Muslim di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Enemawira, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Isu ini kini sedang ditelusuri oleh pihak terkait untuk memastikan kebenarannya.

Kasubdit Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rika Aprianti, mengungkapkan bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan. "Sudah dilakukan konfirmasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Utara," ujar Rika pada Ahad, 30 November 2025. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti jika ada bukti yang kuat terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Saat ini, Kepala Lapas Enemawira, Chandra Sudarto, sedang menjalani proses internal terkait laporan tersebut. "Sekarang (Chandra) dalam proses pemeriksaan dan dimintai keterangan," kata Rika melalui pesan suara kepada Tempo. Menurutnya, jika terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, maka Chandra akan mendapatkan sanksi yang sesuai.

Mafirion, anggota Komisi XIII DPR, sebelumnya menyampaikan informasi bahwa warga binaan Lapas Enemawira diduga dipaksa untuk mengonsumsi makanan yang dilarang dalam ajaran Islam. "Kepala Lapas memaksa warga binaan Muslim mengonsumsi makanan yang jelas dilarang dalam ajaran Islam," ujar Mafirion pada Kamis, 27 November 2025. Ia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia serta kebebasan beragama.

Menurut Mafirion, meskipun warga binaan berada dalam sistem pemasyarakatan, hak-hak dasar mereka tetap harus dihormati. "Walaupun mereka warga binaan, hak asasi mereka tetap harus dilindungi," katanya. Ia juga mendesak agar Chandra segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Lapas Enemawira. Selain itu, Mafirion meminta aparat penegak hukum untuk segera memproses kasus ini agar tidak berkembang menjadi isu sosial yang lebih luas.

Tindakan yang Diperlukan

Isu ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lembaga pemasyarakatan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas lapas harus sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan warga binaan harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, perlunya transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Proses investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dilakukan secara objektif dan terbuka agar masyarakat dapat mempercayai langkah-langkah yang diambil.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: - Melakukan audit internal terhadap kebijakan dan praktik di Lapas Enemawira. - Memberikan pelatihan kepada petugas lapas tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. - Memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif bagi warga binaan.

Dengan demikian, kejadian serupa di masa depan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan dapat dipertahankan.